Berita & Artikel Hukum

5 berita
Bupati Lotim Terima Penghargaan TPAKD Terbaik Wilayah Nusra, Maluku, dan Papua

Bupati Lotim Terima Penghargaan TPAKD Terbaik Wilayah Nusra, Maluku, dan Papua

JAKARTA - Kabupaten Lombok Timur terpilih menjadi penerima TPAKD Award Tahun 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Nusra, Maluku dan Papua. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur dalam acara Rakornas dan Anugerah Penghargaan TPAKD di Jakarta pada Kamis 22 Oktober 2026. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto.Penghargaan diraih oleh Kabupaten Lombok Timur berdasarkan penilaian yang telah dilakukan dan sesuai rapat pleno tim penilai utama TPAKD Award 2026. Dimana  TPAKD Kabupaten Lombok Timur terpilih menjadi penerima TPAKD Award Tahun 2026 Kategori TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Nusra, Maluku dan Papua.Penghargaan TPAKD Award Tahun 2026 diserahkan dalam Acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 yang dihadiri lebih dari 1.300 undangan yang terdiri dari Anggota Dewan Komisioner OJK, kementerian, lembaga seluruh gubernur, bupati/ walikota penerima manfaat program TPAKD, kepala kantor OJK daerah dan stakeholders lainnya yang bertempat di Grand Ballroom Jiexpo Kemayoran Jakarta.Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Kerkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dengan fokus pada penyelarasan program pusat dan daerah, serta strategi percepatan akses keuangan ke depan. Perluasan inklusi keuangan diharapkan dapat membuka akses pembiayaan bagi UMKM, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto mengapresiasi capaian bersama antara pemerintah pusat hingga daerah dalam mensejahterakan masyarakat.  Presiden juga menargetkan penyaluran dana kredit hingga Rp400 triliun kepada petani, nelayan serta masyarakat di pedesaan pada tahun 2027.Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kreditur pembiayaan produktif periode Agustus hingga Oktober 2026 dari 343 lembaga jasa keuangan senilai 53 koma 15 triliun kepada 2 juta 106 ribu 401 debitur. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Sementara bagi para pememang anugerah TPAKD Award 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Lombok Timur sebagai pemenang pertama akan mendapat insentif fiskal daerah sebesar Rp3 miliar.Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengungkapkan bahwa capaian ini sejalan dengan program Lotim Berkembang (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga). Program ini dimulai sejak tahun 2020 hingga 2026 dengan memberikan kredit tanpa bunga kepada 14.564 debitur yang terdiri dari peternak dan UMKM, dengan total kredit sebesar 170.749.500.000,- dengn total subsidi 5.944.500.000.Program ini bekerjasama dengan bank penyalur diantaranya BRI, BNI dan BCA serta Pegadaian, dengan rata-rata NPL sebesar 1,03. Kunci sukses program itu adalah kolaborasi Pemda bersama perbankan dalam memfasilitasi dan mendampingi peternak dan UMKM dari hulu hingga hilir. Selain itu terdapat juga program EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah). Konkritnya di pondok pesantren dilatih dan dipraktekkan literasi keuangan syariah. Dimana industri keuangan syariah masuk dan membangun pondok pesantren, seperti pembukaan rekening, penyaluran gadai, cicil emas, tabungan emas dan lain sebagainya.Selanjutnya program KEJAR (Satu Pelajar Satu Rekening), hasilnya total rekening pelajar di Lombok Timur mencapai 325.620 rekening dengan total tabungan 77.141.542.078. (*)

Baca selengkapnya →
Sosialisasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sosialisasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Mataram - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten ambil bagian dalam sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok yang diselengagrakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur di Mataram pada Kamis 29 Oktober 2026. Mewakili Kepala Bagian Hukum, Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda  Lotim  Sima Rista, S.H., menyampaikan materi terkait Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana yang menjadi fokus materinya adalah kewajiban pemerintah, larangan, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana dalam Perda Tersebut.Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanat dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa Rokok di daerahnya. Dari itu sejak tahun 2015 Lombok Timur telah memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun dalam tataran pelaksanaannya belum maskimal berlaku. Selain karena belum terosialisasinya Perda dimaksud secara luas di masyarakat, Perda Kawasan Tanpa Rokok juga hingga saat ini belum memiliki aturan teknis pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati, padahal dalam beberapa pasal yang mengatur hal-hal teknis mengamantkan Perbup untuk mengaturnya. Meski begitu, langkah Dinas Kesehatan Lombok Timur untuk menyosialisasikan kembali Perda tentang Kawan Tanpa Rokok dinilai sebagai langkah progresif guna mendorong berakuknya Perda KTR dan mendorong pemahaman masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok. " Kita apresiasi langkan Dinas Kesehatan ini, karena telah mengumpulkan kita bersama untuk mendorong komitmen kita dalam penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, " jelas Sima.Lebih jauh dijelaskan, bahwa dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok saat ini masih mengandung pemidanaan dengan pidana kurungan. Namun sejak berlakuknya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional dan UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pemidanaan, pidana kurungan dalam Perda tidak diperbolehkan lagi. Pidana kurungan di konversi menjadi pidana denda. " Jika dalam Perda hanya terdapat pidana kurungan, maka secara otomatis di konversi ke pidana denda yang di sesuaikan menurut kategorinya, I, II, atau III. Namun jika pdananya kumulatif, kurungan dan denda maka hanya fokus ke denda saja.  Jadi tidak harus merubah Perda yang ada," papar Sima.Kegiatan yang berlangsung mulai Kamis 29 Oktober - Sabtu 31 Oktober 2026 tersebut diharapkan bisa menjadi wahana menyatukan persespi dan membangun komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di Lombok Timur. Hadir sebagai peserta kegiatan sosialisasi, sejumlah pimpinan OPD, Camat, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas Se-Lombok Timur, Forum Kepala Desa dan media. (*)

Baca selengkapnya →
Wabup Lotim Dorong Data Desil Dan Perlinsos Sesuai Fakta Di Lapangan

Wabup Lotim Dorong Data Desil Dan Perlinsos Sesuai Fakta Di Lapangan

Lotim. Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang berlangsung di Masjid Nurul Ijtihad, Dusun Benteng Utara, Desa Landang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Rabu (2/9). Wakil Bupati menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah persoalan desil yang saat ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Wabup menjelaskan, munculnya data desil merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bersumber dari pencatatan masyarakat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang pengelolaannya melibatkan operator di tingkat desa. Karena itu, Ia meminta masyarakat memahami proses pendataan tersebut dan mendorong pemerintah desa untuk memastikan data masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Wabup juga menyinggung program Perlinsos yang saat ini tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Program tersebut bertujuan melakukan pemutakhiran dan pembaruan data masyarakat sehingga berbagai program bantuan sosial dari pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran. Selain persoalan data sosial, Wabup turut menjelaskan dukungan pemerintah terhadap layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia menyebut pembiayaan kepesertaan masyarakat dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan anggaran daerah yang bersumber dari APBD. Di bidang pendidikan, Pemerintah  Lombok Timur juga terus mendorong perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya melalui keberadaan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD hingga SLTA. Wabup menjelaskan, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengingatkan pemerintah desa agar terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal itu dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah, termasuk di tingkat desa, lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki. Terkait hal itu, menurut Wabup, Desa Landang Nangka Utara memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Selain itu sejumlah program pemerintah juga masuk ke wilayah desa, termasuk program Desa Berdaya. Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian desa. Dalam tausiyah TGH. Ismail Thohir menyampaikan sejumlah keistimewaan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari bulan kelahiran, tanah kelahiran, hingga tempat-tempat atau negara yang pernah disinggahi Rasulullah SAW. Menurutnya, memperingati Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi salah satu bentuk kecintaan dan kerinduan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memperbanyak membaca shalawat sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. (*)  

Baca selengkapnya →
Puskesmas Sakra Timur Diresmikan

Puskesmas Sakra Timur Diresmikan

Sakra Timur, Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur  memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat kembali diwujudkan. Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meresmikan gedung Puskesmas  senilai Rp.12 Milyar di Sakra Timur, Selasa (1/9). Dalam arahannya, Bupati menegaskan agar megahnya fasilitas baru ini diimbangi dengan kualitas pelayanan prima dan ramah dari seluruh tenaga medis. Bupati juga memberikan penekanan khusus terkait kualitas pelayanan publik di Puskesmas Sakra Timur. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun perawat, untuk mengutamakan penanganan medis secara cepat ketimbang urusan administratif. "Jika ada seorang ibu datang membawa anaknya kemari, Ia tidak sekadar mencari obat, tetapi butuh teguran, sapaan ramah, dan perhatian cepat dari kita. Layani dulu, jangan langsung menanyakan mana kartu BPJS nya. Soal administrasi itu belakangan," tegas Bupati. ​ Seluruh elemen masyarakat dan tenaga kesehatan pun diajak untuk bersama-sama merawat fasilitas medis yang telah dibangun tersebut. Disisi lain, Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen kuat dalam jaminan kesehatan masyarakat.  melalui peningkatan anggaran BPJS Kesehatan secara berkelanjutan, yang melonjak signifikan dari Rp25 miliar pada 2021, naik menjadi Rp.28,7 miliar pada tahun 2023, Rp. 87 miliar di tahun 2024, Rp. 88 miliar tahun 2025, hingga menembus angka Rp. 125 miliar pada tahun 2026. Peningkatan hingga lima kali lipat sejak 2021 ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah daerah di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Pemda tengah menyiapkan skema perluasan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan untuk memberikan perlindungan risiko kerja dan jaminan kematian. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur H. Aris Fahrurozy, dalam laporannya, mengungkapkan bahwa Surat Izin Operasional (SIO) Puskesmas telah ditandatangani oleh Dinas Perizinan pada 28 Agustus lalu, sehingga prosesi peresmian dapat dilaksanakan secara resmi pada hari Selasa ini. ​"Alhamdulillah, keberadaan Puskesmas Sakra Timur ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat selama bertahun-tahun. Dengan terbitnya SIO, kami menargetkan puskesmas ini dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat awal tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan dengan persiapan akreditasi dalam tiga bulan mendatang," ujar Kadikes. Turut hadir Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Pertanian,  Direktur Utama RSUD dr. R. Soedjono Selong, Dirut RS Keruak, Dirut RS Labuhan Haji, Dirut RS Selaparang, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, serta Kepala Puskesmas Lepak dan Puskesmas Sakra Timur, Forkopimcam, para kepala desa, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Usai penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, Bupati beserta sejumlah tamu melakukan peninjauan langsung ke Gedung Puskesmas. (*)

Baca selengkapnya →
Peringatan Hari Jadi Lombok Timur Ke 131, Semua Elemen Masyarakat Berbaur

Peringatan Hari Jadi Lombok Timur Ke 131, Semua Elemen Masyarakat Berbaur

Selong, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-131 Lombok Timur di Lapangan Tugu Selong, Senin sore (31/8). Puncak peringatan tersebut ditutup dengan tablig akbar dan tausiyah kebangsaan. Dalam sambutannya, Bupati H. Haerul Warisin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi Lombok Timur.Secara khusus, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru Bajang (TGB) TGH. Muhammad Zainul Majdi atas tausiyah dan pesan kebangsaan yang disampaikan dalam pengajian. Bupati juga memberikan penghormatan kepada para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Lombok Timur. Ia menyebut Bupati Lombok Timur beberapa periode sebelumnya seperti H. Abdul Kadir (1983--1988),  H. Moh.Ali Bin Dachlan (2003--2008 dan 2013-2018), dan H. M. Sukiman Azmy (2008--2013 dan 2018--2023). Bupati menegaskan agar momentum Hari Jadi tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan sekaligus melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan daerah.Menurutnya, terdapat pesan penting yang perlu menjadi pegangan bersama, yakni pikiran harus lebih tinggi daripada perbedaan, persaudaraan harus lebih tinggi daripada kepentingan, dan Lombok Timur harus dijaga bersama. Bupati menyebut pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan mampu menghadirkan kegiatan besar meskipun tidak masuk dalam APBD dan tidak memiliki anggaran khusus. “Setiap keringat yang jatuh untuk menyelesaikan acara ini merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Lombok Timur,” ungkapnya. Ia menegaskan pemerintah ingin menghadirkan Lombok Timur yang semakin sejahtera, maju, adil, jujur, dan transparan. Pembangunan, kata dia, tidak boleh hanya berbicara tentang jalan dan gedung, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan anak-anak Lombok Timur memiliki masa depan yang lebih baik, masyarakat semakin sehat, berpendidikan, produktif, dan sejahtera, serta kehidupan sosial tetap harmonis di tengah berbagai perbedaan. Puncak peringatan Hari Jadi Lombok Timur kemudian dilanjutkan dengan dialog aspirasi masyarakat. Tiga perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan pertanian, pelayanan posyandu, dan jaminan kesehatan para kader serta pariwisata, sampah, dan penerangan jalan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa Pemerintah daerahakan terus mencari solusi dan berbagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi saat ini.Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan. Selain mengandalkan pendapatan daerah, Pemkab Lombok Timur juga terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Bupati menyebut pada 2026 dan 2027 Lombok Timur mendapatkan dukungan sekitar Rp250 miliar untuk pembangunan jalan dan infrastruktur.Di sektor pertanian, khususnya irigasi, dukungan lebih dari Rp21 miliar juga berhasil diperoleh melalui kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Bupati juga menyampaikan rencana penambahan anggaran pembangunan jalan melalui anggaran perubahan tahun ini. Sementara pada 2027, pemerintah akan kembali membahas anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan.Pemerintah menargetkan jalan-jalan yang belum beraspal dapat dituntaskan secara bertahap hingga akhir masa jabatan. Di aspek kesehatan, terkait Posyandu, pemerintah tidak hanya memperhatikan sarana dan prasarana pelayanan, tetapi juga perlindungan sosial bagi para kader melalui BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah juga akan mengupayakan kader yang belum terdaftar agar dapat memperoleh jaminan melalui mekanisme penganggaran yang dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Kebutuhan sarana dan prasarana posyandu juga akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait. Bupati berjanji kebutuhan yang belum dapat dipenuhi tahun ini akan diupayakan dalam penganggaran berikutnya. Menanggapi persoalan pariwisata dan sampah, Bupati menegaskan bahwa kebersihan merupakan salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan.Menurutnya, wisatawan tidak akan merasa nyaman apabila destinasi wisata dan lingkungan sekitarnya masih dipenuhi sampah. Karena itu, Pemkab Lombok Timur terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah. Bupati menyebut Lombok Timur menjadi satu-satunya kabupaten di wilayah Bali dan Nusa Tenggara  yang terpilih dalam program pengelolaan sampah yang dibiayai Bank Dunia. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, pemerintah juga mendorong investasi, khususnya di wilayah selatan Lombok Timur seperti Kecamatan Jerowaru yang memiliki potensi besar di sepanjang kawasan pesisir.Sementara di wilayah utara, Bupati mendorong agar aktivitas usaha memberikan kontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan. Pendapatan tersebut nantinya dapat kembali digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat. Terkait penerangan jalan, Bupati menyampaikan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. Pemerintah menargetkan pemasangan lampu jalan di sekitar 8.000 titik di seluruh wilayah Lombok Timur. Menurut Bupati, penerangan jalan tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menutup tanggapannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan Lombok Timur. Berbagai masukan masyarakat, menurutnya, merupakan bagian penting untuk mengingatkan pemerintah agar terus bekerja dan mempercepat pembangunan. “Insyaallah ke depan Lombok Timur akan semakin maju. Kita bersyukur dan terus berikhtiar agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. Sementara itu, dalam tausiyah kebangsaan, TGB menyampaikan sejumlah karakter positif yang menurutnya telah diwariskan para ulama, guru, dan orang tua terdahulu kepada masyarakat Lombok Timur.Ia menyebut sedikitnya terdapat empat sikap yang menjadi kekuatan masyarakat Lombok Timur, yakni cinta ilmu, berani merantau untuk mencari kebaikan, terbuka terhadap sesama, serta berani menegakkan kebenaran. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan juara 1 BPJS Ketenagakerjaan dan penyerahan bantuan hasil penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, senilai Rp480 juta. Dana tersebut berasal dari galang dana Korpri, PGRI, Dinas Kesehatan, dan Dikbud.(*)

Baca selengkapnya →